Oleh : Budi Harsono   1. Pendahuluan Digitalisasi ekonomi telah mengubah pola konsumsi masyarakat dan menciptakan ruang ekonomi baru yang melampaui batas geografis. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, mengalami pertumbuhan pesat pada sektor e-commerce, digital services, dan platform global seperti marketplace, layanan streaming, serta aplikasi berbasis langganan. Pertumbuhan tersebut ikut memunculkan tantangan dalam pengenaan Pajak Pertamb ... baca selengkapnya

Oleh: Amin Subiyakto Widyaiswara Pusdiklat Pajak   Abstrak Sektor pelayaran dan penerbangan internasional memiliki peran strategis dalam perdagangan global, arus logistik, dan mobilitas lintas negara. Indonesia menerapkan rezim pemajakan khusus melalui PPh Pasal 15, yang pada praktiknya menggunakan tarif efektif 2,64% dari peredaran bruto bagi perusahaan pelayaran dan penerbangan asing berdasarkan ketentuan KMK 416/KMK.04/1996. Studi ini menganalisis tingkat kompetitivitas tarif tersebu ... baca selengkapnya

Oleh : Amin Subiyakto, Widyaiswara BDK Yogyakarta   Abstrak Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Dalam pengelolaannya, terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berbeda, di antaranya pemeriksaan pajak daerah, penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD). Artikel ini bertujuan menganalisis perbedaan mendasar antara ketiga mekanisme tersebut d ... baca selengkapnya

Oleh : Amin Subiyakto, Widyaiswara BDK Yogyakarta   Pada tulisan tentang STPD dan Risiko Pelipatgandaan Tunggakan telah digambarkan munculnya dasar penagihan ganda akibat penerbitan STPD atas SKPD. Hal ini berlaku untuk sistem pajak official assessment seperti PBB dan Pajak Reklame. Bagaimaan atas putusan keberatan atau banding jika terjadi sengketa? Bagaimaan kemungkinan terjadinya dasar penagihan ganda untuk sistem self assessment? Sebagaimana kita ketahui, selain Surat Ketetapan Paja ... baca selengkapnya

Oleh : Amin Subiyakto, Widyaiswara BDK Yogyakarta Latar belakang Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan pemungutan pajak daerah ke Pemerintah Daerah diperluas. Seiring dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, UU PDRD diganti sealigus dikonsolidasi dengan UU lain terkait keuangan Daerah da ... baca selengkapnya

Pengertian PKP Menurut UU KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2021 jo. UU Harmonisasi Perpajakan Pasal 1, definisi Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.   Syarat PKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, Pengusaha yang wajib menjadi PK ... baca selengkapnya

Kepala Negara akhirnya merilis daftar fasilitas natura atau imbalan yang diberikan kantor, yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) alias tidak dipungut pajak. Aturan soal fasilitas natura ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang ditandatangani sejak 20 Desember 2022. Menurut Pasal 24 PP No. 55 Tahun 2022 "Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pe ... baca selengkapnya

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) dikecualikan salah satunya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau b ... baca selengkapnya

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memang tidak hanya bisa dimiliki seseorang yang telah bekerja dan berpenghasilan. Pemilik NPWP dengan kategori belum bekerja termasuk golongan Wajib Pajak Non-Efektif, karena memiliki NPWP non-efektif untuk melamar kerja misalnya. NPWP tersebut dimiliki untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Syarat membuat NPWP untuk melamar kerja Dikutip dari laman resmi www.pajak.go.id, terda ... baca selengkapnya

Tenaga kerja asing yang secara keahlian sering dianggap lebih diatas kemampuan rata-rata tenaga kerja lokal tentunya akan memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Jika aspek globalisasi dan pembangunan nasional dihubungkan, maka dalam hal ini tenaga kerja asing (ekspatriat) juga dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, ekspatriat memiliki efek positif terhadap penerimaan negara, karena pada umumnya penghasilan yang diperoleh oleh ... baca selengkapnya