Oleh : Amin Subiyakto, Widyaiswara BDK Yogyakarta   Pada tulisan tentang STPD dan Risiko Pelipatgandaan Tunggakan telah digambarkan munculnya dasar penagihan ganda akibat penerbitan STPD atas SKPD. Hal ini berlaku untuk sistem pajak official assessment seperti PBB dan Pajak Reklame. Bagaimaan atas putusan keberatan atau banding jika terjadi sengketa? Bagaimaan kemungkinan terjadinya dasar penagihan ganda untuk sistem self assessment? Sebagaimana kita ketahui, selain Surat Ketetapan Paja ... baca selengkapnya

Oleh : Amin Subiyakto, Widyaiswara BDK Yogyakarta Latar belakang Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan pemungutan pajak daerah ke Pemerintah Daerah diperluas. Seiring dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, UU PDRD diganti sealigus dikonsolidasi dengan UU lain terkait keuangan Daerah da ... baca selengkapnya

Pengertian PKP Menurut UU KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2021 jo. UU Harmonisasi Perpajakan Pasal 1, definisi Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.   Syarat PKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, Pengusaha yang wajib menjadi PK ... baca selengkapnya

Kepala Negara akhirnya merilis daftar fasilitas natura atau imbalan yang diberikan kantor, yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) alias tidak dipungut pajak. Aturan soal fasilitas natura ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang ditandatangani sejak 20 Desember 2022. Menurut Pasal 24 PP No. 55 Tahun 2022 "Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pe ... baca selengkapnya

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) dikecualikan salah satunya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau b ... baca selengkapnya

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memang tidak hanya bisa dimiliki seseorang yang telah bekerja dan berpenghasilan. Pemilik NPWP dengan kategori belum bekerja termasuk golongan Wajib Pajak Non-Efektif, karena memiliki NPWP non-efektif untuk melamar kerja misalnya. NPWP tersebut dimiliki untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Syarat membuat NPWP untuk melamar kerja Dikutip dari laman resmi www.pajak.go.id, terda ... baca selengkapnya

Tenaga kerja asing yang secara keahlian sering dianggap lebih diatas kemampuan rata-rata tenaga kerja lokal tentunya akan memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Jika aspek globalisasi dan pembangunan nasional dihubungkan, maka dalam hal ini tenaga kerja asing (ekspatriat) juga dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, ekspatriat memiliki efek positif terhadap penerimaan negara, karena pada umumnya penghasilan yang diperoleh oleh ... baca selengkapnya

  Sesuai dengan PMK 90 Tahun 2020 dan UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), harta hibahan dalam kondisi tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh). Penghasilan Bukan Objek PPh (BOP) berupa harta hibahan terjadi apabila harta hibah tersebut diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanj ... baca selengkapnya

  Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (paperless). Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringa ... baca selengkapnya

Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk orang yang tidak memeluk agama Islam, diistilahkan sebagai sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Zakat/sumbangan keagamaan merupakan salah satu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.   Ketentuan Umum Zakat/sumbangan keagamaan dapat ... baca selengkapnya