Program Pengungkapan Sukarela Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Periode Penyampaian 01 Januari 2022 - 30 Juni 2022)

Di-resume By: SWA - DeLfi

 

1	PPS Skema-1
	Subjek	WP OP ataupun Badan Alumni TA
	Objek	Harta Kurang/Tidak Diungkap dalam TA yang Perolehan Hartanya sejak 1 Jan 1985 - 31 Des 2015
	Harta Dimaksud	Harta Bersih yaitu Harta - Utang yg terkait langsung dg perolehan harta
		Max. Utang diperkenankan dikurangkan jika Peserta WP OP = 75% dari harta
				jika Peserta WP Badan = 50% dari harta
	Penilaian Harta	Nilai Harta Per 31 Desember 2015 yg nilai sesuai dengan:
		1	Kas/Setara Kas	Nilai Nominal
		2	Tanah/Bangunan	NJOP
		3	Kendaraan Bermotor	NJKB
		4	Emas/Perak	Nilai Publikasi oleh ANTAM
		5	Saham & Warrant di BEI	Nilai Publikasi oleh BEI
		6	SBN	Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia
		7	Efek Bersifat Utang	Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia
		8	SUKUK	Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia
		9	Tdk Terdapat Nilai Pedoman	Hasil Penilaian KJPP
	Tarif	1	Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Di-investasikan		6%
			Jika Gagal Investasi dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
			= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 4,5%
		2	Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Tdk Di-investasikan		8%
		3	Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Ke Dalam Negeri, dan Di-investasikan		6%
			Jika Dialihkan namun Gagal Di-investasikan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
			= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 4,5%
			Jika Gagal Dialihkan (Otomatis Gagal Di-investasikan) dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
			= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 7,5%
		4	Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Tapi Statement Tdk Di-investasikan		8%
			Jika Gagal Dialihkan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
			= Tarif 8% akan dikenai Tambahan Tarif 5,5%
		5	Harta Luar Negeri Ikut PPS dan Tdk Dialihkan (Statement Tdk Di-investasikan)		11%
	Batas Meng-alihkan ke DN	Max. s.d. 30 September 2022
	Batas Meng-investasikan ke DN	Max. s.d. 30 September 2023
	Bentuk Investasi	1	Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
		2	Kegiatan usaha sektor energi terbarukan
		3	Surat Berharga Negara
	Manfaat Bagi Peserta	Tidak akan dikenai Penegakan Hukum PP No. 36/2017 yaitu Jika tidak ikut PPS-1 dan ditemukan harta, maka:
						---> Harta dianggap Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan dikenai Tarif:
		=	30% jika WP OP + Sanksi Denda 200%
		=	25% jika WP BADAN + Sanksi Denda 200%
		=	12,5% jika WP UMKM Tertentu/WP OP Pegawai Ph. Bruto <= 632Juta + Sanksi Denda 200%
2	PPS Skema-2
	Subjek	WP OP
	Objek	Harta Kurang/Tidak Diungkap/Tidak Dilapor dalam SPT Tahunan WP OP Tahun Pajak 2020
		Harta dimaksud adalah Harta yang Perolehan Hartanya sejak 1 Jan 2016 - 31 Des 2020
	Harta Dimaksud	Harta Bersih yaitu Harta - Utang yg terkait langsung dg perolehan harta
		Tdk ada batasan Prosentase Max. Utang seperti halnya PPS Skema-1 (75% dan 50%)
	Penilaian Harta	Nilai Harta Per 31 Desember 2020 yg nilai sesuai dengan:
		1	Kas/Setara Kas	Nilai Nominal
		2	Selain Kas/Setara Kas	Harga Perolehan
			= Tdk Terdapat kewajiban menilai menggunakan KJPP
	Tarif	1	Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Di-investasikan		12%
			Jika Gagal Investasi dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
		2	Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Tdk Di-investasikan		14%
		3	Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Ke Dalam Negeri, dan Di-investasikan		12%
			Jika Dialihkan namun Gagal Di-investasikan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
			Jika Gagal Dialihkan (Otomatis Gagal Di-investasikan) dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
		4	Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Tapi Statement Tdk Di-investasikan		14%
			Jika Gagal Dialihkan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa
		5	Harta Luar Negeri Ikut PPS dan Tdk Dialihkan (Statement Tdk Di-investasikan)		18%
	Batas Meng-alihkan ke DN	Max. s.d. 30 September 2022
	Batas Meng-investasikan ke DN	Max. s.d. 30 September 2023
	Bentuk Investasi	1	Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
		2	Kegiatan usaha sektor energi terbarukan
		3	Surat Berharga Negara
	Manfaat Bagi Peserta	Tidak akan dikenai PPh Tarif Tertinggi Bagi WP OP (Pemeriksaan Pasal 13 UU KUP) yaitu Jika tidak ikut PPS-2 dan ditemukan harta, maka:
						Harta dianggap Penghasilan Tahun Pajak 2020 dan dikenai Tarif:
		30% jika WP OP + Bunga Pasal 13 UU KUP (max. 24 Bulan)
		Syarat Bisa Ikut PPS Skema-2	Tidak sedang = di-periksa/di-BUKPER/di-SIDIK/dlm Proses Peradilan/dlm menjalani Hukuman Pidana
	Selain itu:
	1	Harus sudah punya NPWP
	2	Harus sudah membayar PPh Final tersebut
	3	Harus sudah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020
	4	Mencabut Permohonan-Permohonan Keberatan/Banding/Gugatan/Pengurangan-Penghapusan Sanksi/Pembetulan.
	Mata Uang Asing???	Dalam hal nilai Harta menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020.
						Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang dalam hal nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.
										Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021.